Home > Tukar Gagasan (Artikel) > NASIB PENDIDIKAN YANG TERHIMPIT OLEH KEPENTINGAN NEOLIBERAL

NASIB PENDIDIKAN YANG TERHIMPIT OLEH KEPENTINGAN NEOLIBERAL

Oleh Fathur Rahman

Masih segar dalam ingatan kita, beberapa waktu yang lalu, penggalangan kekuatan dan desakan yang dilakukan oleh forum rektor perguruan tinggi se-Indonesia telah berhasil menghambat penandatanganan bidang pendidikan sebagai salah jasa komoditas General Agreement on Trade in Service (GATS). Sejenak kita dapat bernapas lega. Tak terbayangkan apa yang akan terjadi seandainya pendidikan terjebak dalam kepentingan global tersebut. Dalam forum konferensi tingkat tinggi GATS yang digelar di Bangkok, Thailand tersebut tampak sekali kepentingan negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Bagi negara-negara tersebut, kesenjangan pendidikan di berbagai negara dilihat sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut, semua negara berkembang dan terbelakang di berbagai belahan dunia tidak terkecuali Indonesia harus mau membuka akses seluas-luasnya kepada negara asing untuk mendirikan dan membuka pendidikan tinggi serta sekolah menengah bertaraf internasional. Dengan demikian, pendidikan yang sarat dengan kegiatan kultural akan berubah cepat menjadi kegiatan industrial atau komoditas ekonomi.

Persoalan yang tengah kita hadapi sekarang bukanlah siap atau tidaknya kita masuk dalam konstalasi global tersebut, tetapi masih panjang lika-liku dan tahapan-tahapan yang harus dibangun untuk memperbaiki kondisi pendidikan di tanah air. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya satu dari 10 orang Indonesia yang berusia 19-24 tahun yang dapat mengenyam pendidikan tinggi. Begitu pula halnya dengan kondisi pendidikan menengah yang masih menunjukkan fenomena rendahnya angka partisipasi kasar masyarakat dalam pendidikan. Bercermin pada data statistik tersebut, keadaan pendidikan di Indonesia akan semakin runyam apabila pendidikan menjadi komoditas industri. Peluang orang awam untuk dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik akan semakin sulit dan akan semakin sulit bagi Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, jangan buru-buru gembira dengan berita gembira di atas. Apakah benar, pendidikan kita telah benar-benar terbebas dari jebakan-jebakan neo-liberal? Walaupun secara tegas majelis rektor se-Indonesia telah membebaskan pendidikan kita dari perangkap dan tipu daya negara-negara maju, namun ideologi dan praksis pendidikan di Indonesia justru semakin bergerak cepat ke arah gelombang besar globalisasi yang sedang melanda dunia. Nasib pendidikan di tanah air sedang terombang-ambing tidak menentu dalam pusaran global tersebut. Kebijakan dan sistem pendidikan yang tengah dibangun oleh pemerintah Indonesia justru semakin lama semakin memberi angin segar terhadap merembesnya ideologi neo-liberal. Kepentingan global mungkin tidak butuh institusi-institusi formal untuk menancapkan kuasanya. Yang mereka kembangkan sekarang adalah strategi yang massif untuk menciptakan ketergantungan global terhadap negara-negara berkembang dan terbelakang. Ketergantungan utang, ketergantungan teknologi, bahkan sekarang pun bangsa kita tengah mengalami ketergantungan budaya terhadap produk-produk luar.

Beberapa ikon neo-liberal yang merembes masuk dalam sistem pendidikan di tanah air, seperti tampak pada fenomena-fenomena berikut ini. Pertama, salah satu akar persoalan pendidikan adalah menguatnya kebijakan industrialisasi atau komersialisasi dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di seluruh tanah air saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menyambut era otonomi pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah membuat beberapa pilot pengelolaan pendidikan tinggi di beberapa PTN terkenal dan favorit dengan menjadikan mereka sebagai lembaga Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Untuk meneruskan kebijakan tersebut, saat ini tengah dipersiapkan rancangan undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Salah satu cara  mujarab yang seringkali digunakan PTN yang berstatus BHMN adalah dengan cara merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya, menaikkan uang kuliah setinggi mungkin sesuai dengan standar kebutuhan maksimal, dan melakukan seleksi seringan dan semudah mungkin. Kita bisa mengamati, tidak hanya PTN yang berstatus BHMN bahkan beberapa PTN yang sedang menuju BHP pun sekarang sedang giat-giatnya membuka sekian banyak program, ada program reguler, program non-reguler, program ekstensi, program swadaya, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa PTN yang membuka program ekstensi dan non-reguler sampai dua kelas melebihi jumlah maksimal mahasiswa yang diterima melalui jalur umum (mekanisme seleksi lewat SPMB).

Gejala-gejala komersialisasi tersebut sekarang berdampak besar pada merosotnya kualitas pembelajaran di perguruan tinggi. Dosen lebih disibukkan oleh urusan mengajar. Satu orang dosen tidak jarang harus mengampu 18 – 24 SKS dalam satu semester. Bayangkan saja bagaimana harus membagi waktu, kapan penelitian dan pengabdiannya. Walaupun demikian, beberapa PTN yang berstatus BHMN menyatakan bahwa salah satu keuntungan positif dari perluasan program di perguruan tinggi adalah akses pendidikan relatif jauh tersebar melalui beberapa pintu seleksi masuk. Salah satu rektor PTN di Yogyakarta bahkan mengatakan bahwa biaya masuk dan operasional pendidikan yang relatif tinggi yang dibebankan kepada mahasiswa jalur khusus telah mampu mendorong subsidi bagi mahasiswa kurang mampu dan dapat menutup kekurangan biaya operasional pendidikan. Dalam konteks ini, implementasi subsidi silang merupakan terobosan jalan tengah yang bagus. Namun, pertanyaannya kemudian, bagaimana jika trend masuk perguruan tinggi ke depan justru semakin didominasi oleh orang-orang yang memiliki kantong tebal? Hampir dapat dipastikan bahwa jumlah mahasiswa kurang mampu yang memiliki bakat luar biasa justru akan semakin tersingkirkan dan prosentasenya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mahasiswa kaya. Walhasil, akses pendidikan terbuka luas, tetapi ketidakseimbangan dan ketidakadilan pasti akan mencuat ke permukaan.

Kedua, terkait dengan isu komersialisasi dalam pendidikan, masalah pelik yang dihadapi oleh pendidikan kita sekarang adalah masalah standardisasi dan internasionalisasi pendidikan. Pendidik dan pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan sedang dalam keadaan terpesona dengan baku mutu internasional yang mensyaratkan kompetisi yang ketat dalam pencapaiannya. Peserta didik dibekali sedemikian rupa dengan kemampuan literasi komputer, bahasa Inggris, dan beberapa sekolah atau lembaga pendidikan tertentu telah mulai membuka kelas internasional. Dampak ikutan yang muncul, internasionalisasi tersebut perlahan-lahan mulai mengaburkan identitas nasional sebagai bangsa yang berdaulat. Pengalaman negara lain seperti Singapura, internasionalisasi dapat secara efektif menumbuhkan identitas nasional dan mereka merasa bangga. Namun, praktik standardisasi dalam pendidikan kita justru tidak protektif terhadap hantaman budaya asing. Kendati dalam kurikulum dikenal istilah muatan lokal (mulok), implementasinya seringkali disalahtafsirkan dan tidak merefleksikan pengetahuan lokal yang sebenarnya. Mulok hanya dipahami sebagai pemberian materi bahasa daerah. Mulok sejatinya dapat memberikan pengalaman berharga pada peserta didik tentang bagaimana menginternalisasi nilai-nilai lokal  dan menterjemahkannya dalam konteks kekinian.

Begitu pula dengan masalah standardisasi ujian yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi kualitas yang senjang antar satu wilayah dengan wilayah yang lain, pemerintah menerapkan pemenuhan standar ujian nasional tidak hanya untuk melihat kinerja dan kualitas pendidikan, tetapi juga menjadikannya sebagai syarat kelulusan dan syarat masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Kita setuju dengan tujuan yang pertama, namun tujuan yang kedua telah menumbuhkan benih kompetisi yang tidak berimbang. Disparitas dalam pendidikan kita masih besar. Disparitas dari segi geografis sampai dengan disparitas sarana-prasarana dan sumber daya manusia. Ideologi kompetisi hanya akan melahirkan fenomena si kuat dan si lemah, si pintar dan si bodoh, si kaya dan si miskin. Seharusnya peran pemerintah dalam kebijakan standardisasi adalah bagaimana kesenjangan tersebut perlahan-lahan dapat direduksi seminimal mungkin. Atau setidak-tidaknya perlu diterapkan kebijakan standardisasi yang berbeda antara satu regional dengan regional yang lain.

Bercermin dari fenomena-fenomena tersebut, gelombang besar liberalisasi dan globalisasi memperlakukan pendidikan tak ubahnya seperti bisnis besar dan sebagai industri yang harus meraih keuntungan sebesar-besarnya. Praktik penyelenggaraan pendidikan ini sama artinya menyerahkan keseimbangan dan kontrol kualitas pendidikan dalam mekanisme pasar. Jangan terkejut jika sindrom alienasi dan depersonalisasi muncul dalam masyarakat. Bukankah kita sudah sering mendengar kisah tragis beberapa anak sekolah yang bunuh diri karena tidak sanggup membayar uang sekolah dan tidak tahan mendengar cemoohan teman-temannya dan teguran dari sekolah. Kembali pada persoalan sebelumnya, jika kita tidak setuju dengan ide GATS menjadikan pendidikan sebagai komoditas, mengapa praktik pendidikan kita menunjukkan bukti sebaliknya. Ingat, sindrom depersonalisasi dalam skala ringan dapat muncul dalam bentuk gangguan-gangguan psikologis yang ringan (mild disorder). Watak hedonis generasi muda sekarang dan sifat kita yang hipokrit merupakan salah satu bentuknya. Seperti diungkapkan oleh Carl Gustav Jung, perjumpaan kultural dalam kehidupan dan tekanan lingkungan akan melahirkan persona (topeng kepribadian). Tujuan persona adalah menciptakan kesan tertentu pada orang lain dan seringkali ia menyembunyikan hakikat pribadi yang sebenarnya. Sudah berapa kali kita berganti-ganti topeng untuk menyembunyikan identitas kebangsaan kita yang sebenarnya?

(Dipublikasikan di Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan, Media Inovasi, No. 1 Th. XV/2006, ISSN: 0215-7160)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: